Diduga Korupsi, Kades Sukasari, Subang Dilaporkan ke Polisi

21446

Wartakini.co, Subang – Kepala Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, Cecep Juhyar dilaporkan oleh jajaran BPD dan LPM desa setempat ke Polres Subang, Jumat (24/3/2017). Cecep Juhyar dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. 

Ketua BPD Desa Sukasari Heri Elaha didampingi ketua LPM Herman SPd bersama belasan warga desa mendatangi Unit Tipikor Reskrim Polres Subang dengan membawa bukti dan saksi. 

Heri menyebutkan bahwa kepala desa Cecep Juhyar ditengarai melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 260 juta setidaknya dari dua sumber dana desa. Yakni ADD yang bersumber dari APBD Subang dan Dana Desa yang berasal dari APBN. 

“Kesaksian yang kami dapatkan cukup kuat. Yaitu keterangan dari Ketua LPM sendiri, saudara Herman yang mengaku dana untuk pembangunan seharusnya Rp 110 juta, tapi hanya diberi Rp 50 juta saja. Yang Rp 60 juta itu urusan kades,” kata Heri Elaha. 

Ketua LPM Desa Sukasari Herman SPd, membenarkan perihal pemotongan dana pembangunan tersebut. Pihaknya mengaku tidak bisa menolak permintaan kades. Namun dengan dana yang dicairkan kurang dari separuh, tentu pembangunan tidak akan tuntas. 

“Akhirnya kami sepakat untuk sama sama melaporkan penyimpangan yang dilakukan kades. Semata mata karena kami warga desa ingin memiliki pemerintahan desa yang bersih agar pembangunan untuk masyarakat tidak terganggu,” ujarnya. 

Sebelum menuju Polres Subang, rombongan ini telah lebih dahulu melaporkan ke inspektorat daerah (Irda). 

“Berikutnya​, kami akan melaporkan juga ke Pemkab Subang dan DPRD Subang Komisi I,” ucapnya. 

Sementara itu, Kades Cecep Juhyar mengaku tak mempersoalkan adanya pelaporan dirinya ke polres Subang oleh BPD, LPM dan sejumlah warganya. 

“Silahkan saja dilaporkan, toh di masyarakat tidak ada masalah apa apa. Sampai saat ini pun saya belum dipanggil oleh polisi,” kata Cecep Juhyar saat dihubungi via telepon, Selasa (28/3/2017). 

Menurutnya, dalam pemeriksaan di Irda pun, tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek pembangunan. Hanya ada keterlambatan pelaporan keuangan saja oleh bendahara karena berhalangan. 

“Kenapa laporan bendahara terlambat? Karena saat itu sedang berangkat haji,” ungkapnya. 

Dia menengarai, pelaporan ini kental muatan politisnya. Ada sekelompok warga yang ingin mencalonkan seseorang sebagai kepala desa. 

“Caranya seperti begini, ingin muncul seolah menjadi pahlawan di mata masyarakat dengan membongkar kasus korupsi,” tutupnya. 

Ahmad Rifai