Tingkatkan Keamanan E-mail Pemerintahan

Bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

BANDUNG – Saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selaa ini masih banyak pegawai dan pejabat negara menggunakan e-mail non-pemerintah dalam kegiatan kedinasan, termasuk pihak asing. Dikatakan Kepala Bidang Layanan e-Government melalui Kepala Seksi Pengembangan ekosistem e-Government, Siska Subangkit, S.AP MT hal ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara.

Diapresiasi Plt Bupati Subang

Sebagai upaya mendukung Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, telah membuat Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 yang meminta setiap PNS supaya menggunaan alamat e-mail resmi pemerintah yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.id.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, untuk mewujudkan suatu langkah strategis yang konkrit. “Salah satu output dari kegiatan proyek perubahan tersebut adalah menyediakan layanan registrasi e-mail resmi pemerintah baik bagi instansi maupun pribadi (PNS) dan layanan registrasi sub domain subang.go.id, yang disediakan melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada http://sidoremi.subang.go.id,” ungkapnya di sela-sela kegiatan Rakor sekaligus agenda meminta dukungan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Selasa (15/6/2018).

Aplikasi ini masih dalam tahap penyempurnaan, diharapkan dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan seluruh stakeholder baik instansi maupun PNS di Kabupaten Subang. Selama ini bagi instansi yang akan mempergunakan layanan subdomain harus melayangkan surat permohonan subdomain, melalui aplikasi ini.

Untuk permohonan e-mail, jika pemohon sudah mengisi form, pemohon dapat mempergunakan e-mail resmi tersebut baik membaca, mengirim maupun menghapus e-mail yang masuk melalui aplikasi e-mail gmail.com atau aplikasi lainnya di handphone android.

Terkait sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut, sudah dilaksanakan melalui kunjungan ke beberapa instasi dan kecamatan untuk menyampaikan secara langsung paket implementasi rencana aksi, ikut dalam radio talk di Radio Benpas FM, berkunjung, dan melakukan sosialisasi di sela-sela kegiatan seminar di Hotel Ciater Resort and SPA.

Dia berharap paket implementasi rencana aksi tersebut dapat bermanfaat dan membantu meningkatkan kinerja layanan e-government. Selain itu urgensi dari penyediaan aplikasi tersebut adalah agar pegawai/pejabat instansi pemerintah dapat menggunakan e-mail resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. “Agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah,” pungkasnya. (ADV)

BAGIKAN