Kekacauan Internal KONI Kabupaten Subang,Jangan Diam!

34
klik di sini

SUBANG – Salah satu tokoh pemerhati olahraga di Kabupaten Subang,yakni Zaenal Abidin. Mengakatakan bahwa pengelolaan dan pembinaan olahraga di Kabupaten Subang dinilai masih kacau. Sehingga membuat geram para pemerhati dan pengurus lainnya yang berada di KONI Kabupaten Subang.

Ia menilai bahwa para penggiat olahraga sudah bagus. Hanya saja ketika berada di lapangan, kelihatannya warga Subang masih kacau.

“Kalau prestasi, ada. Tetapi KONI kurang memahami kemauan dan kebutuhan pengurus Cabor. Pada saat penyelenggaraan Porda di Bogor kemarin, mereka para atlet sudah tunjukkan prestasi. Namun apa yang didapat oleh atlet? Yang jelas malah perhatian ke cabor kurang,” Ungkap Zaenal, Sabtu (5/01/2019).

Zaenal pun mengatakan, sudah ada beberapa Cabor yang teken kontrak. Tetapi pada kenyataanya, ada atlet yang belum dibayar. Jelas saja hal itu menyebabkan kepercayaan publik menjadi berkurang terhadap KONI Kabupaten Subang.

“Bantuan dari Pemda Rp 4 Miliar, namun uang tersebut belum dibayarkan. KONI masih berhutang banyak ke atlet dalam hal kontrak dan gaji, yang saya tahu, nilai kontrak uang pembinaan itu mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Khusunya prioritas untuk atlet yang berprestasi. Ada diantaranya, cabor billiard, takwondo, muaythai, tenis meja, tinju, dan lainnya,” imbuhnya.

Hal ini ditanggapi oleh pengurus KONI Jabar, yakni Rahyang Mandalajati Evi Silviadi. Ia mengatakan sudan seharusnya KONI Kabupaten Subang harus sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan internal yang ada.

“Ini sudah persoalan lembaga KONI Subang. Penyelesaiannya juga harus diserahkan ke Koni Subang sendiri. Kalau ada RAT, dilihat hasil kesepakatan atau amanah RAT nya. Misalnya harus Musdalub, baru kita tahu setelah RAT dan wajib dijalankan, begitu aturan mainnya,” Ungkap Evi.

Hingga pada akhirnya ia menegaskan bahwa kesepakatan yang pada akhirnya disepakati oleh pengurus Cabor, karena bantuan yang diberikan oleh Pemkab ke KONI haruslah dipertanggungjawabkan.
“Itu karena kaitan dengan uang negara dan hak para atlet,” Imbuhnya.

Redaksi I Kanda