Langgar Kode Etik Polri, Aiptu Sunardi dan Bripda Sendi Dipecat dari Kepolisian

Foto: Kapolres Subang, AKBP Muhammad Joni, S.IK, Pimpin Upacara PTDH 2 Anggota Kepolisian.

Subang |Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menjaga komitmennya untuk bertindak tegas terhadap personelnya yang melanggar aturan. Terutama bagi anggota Polri yang melanggar kode etik.

Hal tersebut terbukti di lingkungan Polres Subang, dua orang personel Polisi berpangkat Aiptu Sunardi dan Bripda Sendy Okky Pratama diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) akibat tidak melaksanakan tugas selama 30 hari berturut-turut dan pelanggaran lainnya, Rabu (06/02/2019).

Kapolres Subang AKBP. Muhammad Joni, S.Ik memimpin langsung Upacara Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Aiptu Sunardi dan Sendy Okky Pratama di halaman Mapolres Subang, dalam pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ini personel yang di upacarakan tidak hadir (IN Absensia) penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ini telah melalui mekanisme dan proses yang sangat panjang, sesuai prosedur hukum dan selaras dengan hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.

Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan AIPTU SUNARDI NRP 67020040 Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Polres Subang Nomor PUT KKEP/01/VIII/2017/KKEP tanggal 03 Agustus 2017 secara In Absentia melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI no 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan BRIPDA SENDY OKKY PRATAMA NRP 92100645 Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Polres Subang Nomor PUT KKEP/03/XI/2017/KKEP tanggal 17 November 2017 secara In Absentia melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri,Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b PPRI no 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/07/X/2018/Kom Banding tanggal 08-10-2018.

Keputusan PTDH terhadap anggota Polri tersebut telah ditinjau dari beberapa aspek seperti “Asas kepastian” dengan menitik beratkan adanya kepastian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya” Asas Distributif dan Kemanfaatan” yaitu telah dipertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi organisasi dan anggota Polri yang dijatuhi PTDH tersebut, selain itu putusan PTDH tersebut harus atas “ Azas Keadilan” maksudnya harus berkomitmen mewujudkan keadilan terhadap oknum anggota polri yang telah terbukti melanggar norma etika dan disiplin Polri.

Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni, dalam amanatnya menyampaikan, dalam tubuh Polres Subang, tidak ingin hal itu terjadi. “Polri senantiasa menjadi sorotan masyarakat karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh Personel Polres Subang dan PNS Polri menjaga etika, moral dan perbuatan baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Dia menambahkan, Polres Subang terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap tindakan penyimpangan perilaku personel yang dilakukan oleh oknum anggota Polri/PNS Polri, khususnya dalam tubuh Polres Subang.

“Upacara inabsensia Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)ini marilah kita jadikan sebagai pembelajaran bagi diri kita masing-masing agar ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran sehingga berujung pemecatan dari Dinas Polri,” ungkapnya.

Ahya Nurdin | Indowarta