Polemik Pejabat Rapat di Hotel, Mendagri Belum Pernah Keluarkan Larangan

Jakarta | Menteri Dalam Negeri hingga saat belum mengeluarkan larangan terkait larangan pejabat rapat aparatur negara di Hotel, hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Instani ini, Bahtiar Bahrudin.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat dilingkungan Kemendagri tidak.pernah membuat larangan rapat2 aparatur di hotel-Hotel,” Katanya dalam keterangan pers kepada media.

Menurut Bachtiar, Bahkan sebagian besar rapat kemendagri karena melibatkan banyakpeserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di Hotel-Hotel baik dijkarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah
termasuk kegiatan hari ini Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta senin tgl 11 Februari 2019 dan juga besok selasa 12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar sulsel,” paparnya.

Jadi, dengan demikian informasi yg menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

“Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi,” imbuhnya.

Mendagri hanya beri arahan kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus hotel borobudur beberapa waktu lalu.

“Aparat pemda.yg datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke kemendagri silahkan menginap di hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsuktasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan dikantor,” lanjutnya.

Soal Pengawasan KPK RI

Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI, disampaikan dalam kesempatan tersebut arahan tuk susun SOP semata-mata.”Untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yg dapat bermasalah hukum
Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapatdi Hotel,” Jelasnya.*

Redaksi |