Kasus Dugaan Intimidasi, Ripai “Poros Jabar”Jelaskan Kronologis sebenarnya

Subang- Kasus dugaan intimidasi wartawan di Dispora kabupaten Subang menemukan titik terang, Ahmad Rifai menjelaskan kronologis kejadian sebenarnya.

“Sory baru buka hape, sy tidak dalam posisi membela atau menyudutkan siapapun, awalnya memang sy yg memberitakan soal bonus atlet, saya konfirm langsungbke kadis,” ungkap Rifai.

Rifai menambahkan, masalah muncul saat beritanya kemudian dimuat di media lain, di berita aktual dan metro dengan ditambahi diduga menggelapkan dan minta fee, padahal dalam berita sy tidak ada.

Biro Iklan

Ahmad Rifai bahkan menyebutkan jika Kadisparpora Subang tidak terima dalam tiga poin berita,
“Soal angka, bukan Rp 2,8 Milyar tapi 2 Milyar yang disetujui, Angka Rp 2,8 m itu ada dalam berita saya sesuai ket dari narsum. Kemudian saya dengan kadis udah clear soal itu,” jelasnya.

Kata Rifai, Tudingan penggelapan dan minta fee, padahal cair saja belum. Itu ada dalam metro dan berita aktual, termasuk desakan ke penegak hukum dalam running metro,” ungkap anggota grup Indowarta Xpress Media ini

“Jadi sebetulnya, kenapa saya dan warlan yang menemui kadis, karena rekan rekan terutama harun di grup minta konferensi pers, ya sudah karena saya yang ada komunikasi dengan kadis jadi saya yang hubungi kadisnya,” tegasnya.

“Lalu menghadap dengan warlan ke kantin disparpora, padahal wakti itu saya ajak bds, adih, galih yg ada di darsim. Saya dan warlan, di kantin bareng kadis, dan empat orang disparpora lain. Intinya, mereka meluapkan kekesalan ke soal tuduhan minta fee dan penggelapan yg ada dlm berita metro dan berita aktual. Jadi bukan bermaksud mengintimidasi kami berdua,” lanjut Rifa’i.

Komisaris PT Indowarta Express Mohammad Ridwan mengatakan jika perusahaanya memang telah meminta penjelasan kronologi kepada Ahmad Ripai.

“Ya cek dan kroscek dulu, diklarifikasi dan kalau tidak terjadi ya bagus, kami tidak ingin salah langkah, pada prinsipnya PT Indowarta meminta awak media yang bernaung dibawah perusahaan kami taat hukum, menjunjung tinggi kode etik dan uu pokok pers no. 40 tahun 1999 sehingga kami bisa melindungi jika ada hal-hal yang tak diinginkan,” pungkasnya.

M. Carmin