MWA Unpad Segera Digugat, Terkait PemIlihan Rektor

Bandung-Calon Rektor Unpad Atip Latiful Hayat dijadwalkan akan menggugat Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) , terkait dibatalkannya pemilihan Rektor Unpad.

Gugatan tersebut menurut Atip, Senin (15/4/2019) di kampus Unpad Jalan Imam Bonjol Bandung sebagai upaya penyelamatan marwah Unpad.

Atip menduga ada campur tangan secara politis oleh ketua MWA yang juga Menristek Dikti Rudiantara, bahkan menurut Atip adanya rencana pengangkatan Plt Rektor sudah melanggar hukum, karena SK tersebut tidak berkekuatan hukum.

“Saya ingin memberi pelajaran kepada yang merusak Unpad, sehingga marwah Unpad rusak, saya dicalonkan sudah menjalani proses pencalonan, seperti pemeriksaan kesehatan, wawancata dll, namun saat ini status saya ga jelas, eh malah MWA mengeluarkan SK Plt Unpad, ” kata Atip.

Atip menyebutkan dalam gugatan tersebut disebutkan tanggung renteng untuk seluruh anggota MWA, ya sekitar 100 milyar gugatan perdata tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan Guru besar hukum Unpad Indra Prawira, menurut Indra kampus merupakan benteng terakhir dari peradaban, sehingga kalau kampus yang memprakarsainya, namun kampus sendiri yang melanggar hukum.

Disisi lain Guru Besar Hukum Unpad Prof Susi menyebutkan MWA dinilai sebagai atasan kepada bawahan, ada beberapa aspek hukum yang dilanggar diantaranya membuat hukum dan harus langsung dilaksanakan.

Dua calon tidak diperhatikan padahal status hukum mereka sudah ada.

“Tidak menjalankan kewajiban untuk memanggil ke tiga orang calon, hukum harus dilaksanakan, sehingga saat ini menjalankan hukum sewenang-wenang, ” kata prof. Susi..

Sementara itu menurut salah seorang dosen hukum Unpad Bilal Kementerian hanya memberikan saran bukan keputusan, Unpad adalah status PT yang berstatus lebih tinggi, sehingga tidak bisa diintervensi, walaupun oleh Kementerian.

Pihaknya menyayangkan adanya Plt yang seharusnya ada rektor definitif, bahkan status, plt sebenarnya kewenangannya ada di pihak MWA bukan menteri.

Mereka mempertanyakan pernyataan Menristek yang menyebutkan status rektor Unpad harus PNS.

“Kita akan membuktikan secara hukum melalui pengadilan, siapa yang benar tentang SK Plt tersebut termasuk proses yang dilakukan MWA,” kata Bilal.

Dudy