Sekjen PKB Tidak Permasalahkan Pernyataan Cak Nun

Jakarta – Sekertaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding tak mau mempersoalkan pernyataan Cak Nun. Sebab, mau atau tidaknya ke istana menjadi haknya.

“Mau ke Istana atau tidak itu hak pribadi dan tidak ada masalah. Misalnya pun ke istana juga tidak ada masalah. Itu hak warga negara,” ucapnya kepada Tagar, Senin 13 Mei 2019.

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin ini menilai sebagai salah satu tokoh intelektual Islam yang penting Cak Nun tetap memberi sumbangsih positif. Melalui pengetahuannya, ia berharap Cak Nun dapat membantu membangun Islam di luar istana.

“Kita berharap sumbangsih positifnya bagi bangsa dan negara. Terutama dalam membangun Islam yang Rahmatan lil alamin yang seperti beliau lakukan selama ini,” terangnya.

Jadi, pernyataan yang tak mau ke istana menurutnya bukan kesombongan dari Cak Nun. Secara pribadi, Karding melihat hal tersebut sebagai persoalan prinsip.

“Saya kira beliau tidak akan memiliki niat apapun sombong, itu soal prinsip saja paling tapi ini juga dugaan pribadi saja,” tukasnya.

Sementara itu, Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo mengungkapkan pernyataan Cak Nun bukan merupakan hinaan pada lembaga tinggi negara. Pernyataan seorang budayawan menurut Wasisto jangan ditelah mentah-mentah.

“Saya rasa tidak (menghina). Kita perlu memahami kontennya dulu sebelum bicara konteks. Pernyataan seorang budayawan jangan ditelan mentah dulu,” jelasnya kepada Tagar, Senin 13 Mei 2019.

Wasisto pun menafsirkan Cak Nun sebagai rakyat yang punya kekuasaan tertinggi di negara demokrasi. Jika rakyat mendatangi presiden, sebagai pemegang mandat rakyat artinya akan menurunkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

“Cak Nun memposisikan diri sebagai rakyat yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi. Oleh karena itu, misalnya dipanggil ke Istana itu sama saja menurunkan derajat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” papar Wasisto yang tengah studi pascasarjana itu.

Jadi, pernyataan Cak Nun mesti ditafsirkan pada filsafat demokrasi. “Presiden adalah pemegang mandat rakyat jadi logiknya presiden menemui rakyatnya. Ya ini lebih pada tafsiran filsafat demokrasi,” tandasnya.

Sebelumnya dari video pernyataan Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun ‘Hina jika ke Istana’ menjadi perbincangan di media sosial. Padahal, pernyataannya dalam sebuah program Cak Nun antara KPK dan Teror, Catatan Najwa, terpotong dari kalimat aslinya.

Cak Nun mengungkapkan akan mendukung perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan korupsi. Ia pun bertanya pada orang-orang yang hadir disana, sampai kapan akan mendukung langkah KPK.

“Anda ini mendukung KPK hari ini atau seterusnya? Seminggu dua minggu atau setahun dua tahun? Setahun dua tahun atau sepuluh tahun dua puluh tahun?” tanyanya dikutip Tagar dari YouTube Channel Najwa Shibab dengan judul Cak Nun antara KPK dan Teror, Senin 13 Mei 2019.

Kemudian, Cak Nun menjelaskan bahwa apa yang diucapkannya selalu konsisten. Seperti, ucapannya untuk tidak datang ke Istana Negara.

“Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 60. Sampai sekarang A, A,” ujar dia.

“Sampai sekarang kalau saya bilang ‘Hei, saya tidak bisa dipanggil presiden, saya yang berhak memanggil presiden, karena aku rakyat, aku yang bayar’. Itu saya lakukan, dan saya tidak pernah mau dipanggil ke Istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina kalau saya sampai ke sana. Itu bukan soal kesombongan loh katanya rakyat, rakyat kan yang megang kedaulatan katanya demokrasi,” terang dia.

Pernyataan Cak Nun yang tersebar di media sosial malah ‘Hina jika ke Istana’, padahal kalimat yang sebenarnya adalah ‘Hina kalau saya sampai ke sana’.

Sumber: Tagar News I Redaksi