Soal Sidang di MK, TKN Yakin Bisa Mematahkan Gugatan BPN

JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebutkan, selisih suara antara Jokowi dan Prabowo Subianto sebanyak 16,9 juta sebaiknya yang dibuktikan tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno. Ia pun mengingatkan selisih suara tersebut sangat jauh.

“Ingat bahwa selisih suara sangat jauh, 16,9 juta. Artinya kalaupun mereka ajukan gugatan maka sebaiknya buktikan pada kami selisih 16,9 juta itu ada bukti-bukti penggelembungan suara, pada titik ini kami optimis akan menang di persidangan MK,” kata Ace di gedung DPR, Jakarta.

Alasan Tim Jokowi Tolak Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Ia mengatakan, TKN memiliki C1 seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Form C1 akan menjadi bukti dan argumentasi memang tak ada ‘dispute’ suara dari TKN dengan hasil yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Biro Iklan

“Jika memang TKN diminta untuk memperkuat argumentasi yang disiapkan KPU, Bawaslu, kami sangat siap,” kata Ace.

Ia meyakini bisa mematahkan bermacam gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN). Apalagi, Bawaslu juga pernah meminta BPN mengembalikan gugatan karena tak memenuhi syarat.

“Dan jika sekarang dibawa dalam MK maka kami sudah sangat siap untuk adu data dan adu argumentasi tentang gugatan yang mereka sampaikan dalam persidangan MK,” tutur Ace.

Ia meyakini juga sangat siap menjawab persoalan status calon wakil presiden Ma’ruf sebagai dewan pengawas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Kedua tersebut adalah anak perusahaan BUMN.

“Menurut ketentuan UU, bank syariah tersebut adalah anak perusahaan dan bukan bagian dari BUMN. Argumentasi tersebut akan mudah kami patahkan dan kami sampaikan bahwa KPU telah lakukan klarifikasi posisi Ma’ruf sebagai dewan pengawas syariah pada kedua bank syariah tersebut,” tutur Ace.

Ia menjelaskan, menurut ketentuan yang berlaku dan pernah dipersoalkan, Bawaslu mengatakan anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Lalu, posisi Ma’ruf bukan sebagai karyawan dan direksi BUMN tapi sebagai dewan pengawas syariah.

“Tentu berbeda dengan karyawan atau komisaris bank syariah,” kata Ace.

Begitu pun dengan tim hukum BPN yang mempermasalahkan laporan dana penerimaan kampanye Jokowi sebesar Rp19,5 miliar, ia mengatakan menjadi hak BPN mengajukan substansi tersebut.

“Domain ranah MK adalah objeknya adalah hasil perhitungan suara. Karena itu seharusnya yang jadi alat bukti ditekankan pada misalnya pada hasil penghitungan suara. Bukti-bukti form C1, atau saksi yang dibutuhkan kalau jadi penggelembungan suara, itu baru jadi objek di MK,” ujarnya.

“Sementara soal kualitatif, itu dibahas atau diadukan di Bawaslu, itu secara tegas ada di UU Pemilu,” tambah Ace.[viva]