Ratusan Warga Penggarap Eks Lahan PT Maroly Makmur dipanggil Aparat Kepolisian, Benarkah?

16
klik di sini

SUBANG-Ratusan Warga Masyarakat di desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Subang, yang menggarap Lahan bekas HGU PTPN XIII mengaku resah setelah dilaporkan kepihak Kepolisian Polsek Cijambe atas dasar di tuduh penyerobotan oleh  sekelompok orang yang mengatasnamakan mendapat Surat Kuasa dari Direktur PT Maroly Makmur.

Anggota BPD Desa Cirangkong Ahmad Furkon,Jumat (12/7/2019) mengatakan “Seluruh pengurus BPD Desa Cirangkong  menerima pengaduan dari masyarakat Penggarap lahan Eks HGU PTPN XIII-dan Bekas Kebun Nanas yang dikelola PT Maroli Makmur, Lahanya dipasang Papan Pengumunan dan akan dicabut,” ungkapnya.

Atas dasar adanya pengaduan dari Masyarakat yang mengaku banyak mendapat Surat Panggilan dari Pihak Kepolisian Polsek Cijambe, Kami seluruh BPD Tingkat Desa berinisiatif  mengadakan pertemuan bersama Seluruh Penggarap dan Kepala Desa Cirangkong di Kantor Desa.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat Penggarap merasa Tenang ,BPD sebagai Perwakilan Masyarakat di Tingkat Desa, meminta kepada Kepala Desa dan Camat Kecamatan Cijambe agar bertindak cepat untuk menenangkan  Keresahan yang terjadi di kalangan Masyarakat,” imbuhnya.

Menurut dia, Bahkan  sebagian masyarakat Penggarap lahan  Eks PT PN XIII Kasomalang di Blok Surupan  itu telah memiliki Surat Pelepasan Hak (SPH)dari  PT Maroli Makmur Padahal PT Maroli Makmur sudah bangkrut dan tidak ter urus,” Saya  beranggapan bahwa tanah seluas 190 Hektar tersebut sudah menjadi Tanah Negara bebas dalam artian sudah tidak terikat HGU baik dengan PTPN maupun dengan PT Maroli Makmur,” Ujar Ahmad.

Sementara Kasi pemerintahan di kantor Kecamatan Cijambe Drs H.Endang, saat dimintai Komentarnya terkait adanya kegaduhan di kalangan Masyarakat penggarap lahan milik Negara mengatakan telah datang  Pengurus BPD Desa Cirangkong ke kantor Kecamatan Cijambe melaporkan perihal tersebut.

“Namun dari hasil penelusuran  Bahwa Tanah Negara eks HGU PTPN XIII Kasomalang  Apdeling Surupan seluas 190 Hektare telah di alihkan HGU nya kepada PT Maroli Makmur dengan Usaha di bidang pengolahan Nanas pada Saat itu,” jelasnya.

Di saat PT Maroli Makmur mengalami Kebangkrutan Tanah seluas 190 Hektare yang ditanami  Nanas menjadi lahan Semak Belukar yang tidak terurus,pada saat pemerintahan mengalami Krisis Moneter sehingga berdampak kepada masalah Perekonomian dikalangan Masyarakat di Pedesaan.

Melihat lahan yang cukup Luas dan Kondisinya di terlantarkan  oleh pemegang HGUnya ahirnya masyarat tanpa ada komando langsung masing-masing Mematok garapannya hingga sekarang.

“Adanya klaim mengaku dari Ahli Waris Pemegang HGU PT Maroli Makmur, itu juga perlu ditelusuri lebih dahulu, pertama  benarkah Tanah seluas 190 Hektare yang terlentak di Apdeling Surupan, masuk ke wilayah dua Desa yakni Cirangkong dan Desa Cijambe Kecamatan Cijambe tersebut masih status HGU nya PT Maroli Makmur hingga sekarang,” terangnya.

Endang, mengaku bersama Camat Cijambe telah menyampaikan kepada masyarakat agar tenang tidak perlu Resah saat ini sedang dalam penanganan pemerintah .

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang  Drs.H.Aminudin, M.Si, mengatakan Untuk mengurus masalah pertanahan di Kabupaten Subang  telah dibentuk Tim Terpadu dan di Ketuai Bupati Sendiri.

Bahkan menurut Amin,”Dari Tim Gerakan Reporma Agraria(TGRA) Tingkat Pusat dari Stap Kepresidenan  Aryani jalal dan Usep, telah memaparkan secara detail pada saat Rapat bersama antara Tim Reforma Agraria Pusat dan Kabupaten Subang dikantor Rapat Bupati Subang beberapa hari lalu.

“Pada dasarnya Setelah Tim Kabupeten Terbentuk, tidak akan lama lagfi Tim Reforma Agraria dari Tingkat Kecamatan dan Desa akan segera di bentuk, Tujuannya untuk  memverifikasi, mengindentivikasi seluruh tanah milik Negara,” ungkapnya.

Lanjutnya, agar pengusaan Tanah  baik BUMN maupun perseorangan tidak melebihi batas,setelah di Identifikasi dan di Verifikasi oleh Tim Reforma Agraria,akan ditertibkan,dan pak Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden RI nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

“Dan didalam Perpres tersebut pemerintah  bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyasarakat di Pedesaan  diantaranya dipasilitasi dengan penyedian lahan untuk bercocok tanam,” pungkasnya.

Ade | Subang