Melarang eks ISIS pulang ke Indonesia tidak melanggar HAM.

Foto : Istimewa
Foto : Istimewa

JAKARTA – Demikian ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, Jumat (7/2/2020) menanggapi Pernyataan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta pemerintah untuk mengakomodasi eks ISIS pulang ke Indonesia

“Apabila pemerintah mengakomodir eks ISIS pulang ke Indonesia, akan membahayakan warga   Indonesia, sehingga ini justru malah tidak melindungi HAM rakyat Indonesia “ tegasnya.

Mayjen TNI Purnawirawan ini menjelaskan  berdasarkan data para pendukung eks ISIS,  telah menghancurkan identitas mereka ,  dengan  cara menghancurkan paspor Indonesia, sehingga  secara otomatis, para eks ISIS  sudah tidak  mengakui  NKRI sebagai negaranya.

“Mereka sudah tidak mengakui sebagai WNI , lalu  pemerintah  mengakomodasi  mereka untuk pulang, untuk apa?, bahkan secara ideologi mereka sudah tak mengakui  Pancasila, sehingga sulit untuk diterima masuk di Indonesia,” tandasnya.

Hasanuddin, menilai jika mereka tetap ingin pulang ke Indonesia,  maka ada proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengakuan yang dilakukan oleh pejabat berwenang, setelah proses itu dilakukan, barulah ada pertimbangan lain.

Jika  merujuk pada UU Kewarganegaraan 2006 Pasal 23, tegas Hasanuddin,  kewarganegaraan eks ISIS otomatis telah gugur.

Pada Pasal 23 UU huruf (d) disebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden.

Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

“Sehingga jelas apabila merujuk pada aturan itu, maka kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS otomatis gugur,” tandas Hasanudin.

Hasanuddin menambahkan pemerintah juga harus memikirkan keselamatan warga negara Indonesia. Apabila eks ISIS melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia itu justru melanggar HAM. Tolong dipikirkan oleh Komnas HAM, jangan sampai ada korban warga Indonesia, sehingga hal itulah pelanggaran HAM.