Pasca OTT dan Masih Raibnya Harun Masiku

illustrasi

JAKARTA-Praktisi hukum Petrus Selestinus mengatakan, ada tiga sosok yang yang namanya sangat populer di jagad medsos se-nusantara pada awal tahun 2020. Mereka adalah kader PDIP Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Petrus mengungkapkan, ketiga nama itu populer bukan karena sebuah prestasi, tapi karena terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dari PDIP.

“Bukan karena ketiga orang ini mencetak prestasi besar dalam bidang tugas masing-masing, tetapi karena dihantam ‘tsunami’ OTT KPK dalam kasus dugaan suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan yang menyeret nama Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus suap PAW Harun Masiku,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/1/20).

Menurutnya, dampak tsunami PAW Harun Masiku yang berujung pada OTT KPK, tidak hanya mengacak-acak posisi aparat penyidik di KPK yang ditarik kembali ke institusi asalnya, tetapi juga terhadap Irjen Pol. Ronny Sompie yang dicopot dari jabatan Dirjen Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

“Saat ini dampaknya sudah menghantam Ronny Sompie, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 jabatan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi dicopot oleh Yasonna Laoly dengan alasan agar tidak terjadi konflik kepentinganan,” ujarnya.

Soal alasan Yasonna ini, Petrus mempertanyakan mengapa baru sekarang muncul kesadaran Menkumham akan bahaya konflik kepentingan dalam jabatan publik seseorang.

“Bukankah Yasona sendiri berada dalam posisi konflik kepentingan yang akut? Karena dalam waktu yang bersamaan Yasona selain Menkumham juga Ketua DPP PDIP selama dua periode Kabinet Jokowi. Dan saat ini harus mencekal Harun Masiku tetapi juga sekaligus membelanya karena Harun kader penting PDIP,” ungkapnya.

Faktanya, lanjut Petrus, Ronny telah dicopot dari jabatan Dirjen Imigrasi, padahal posisi Ronny jauh dari konflik kepentingan, bahkan kinerjanya dapat disebut telah teruji.

“Karena meskipun selama 4 tahun Ronny terhimpit di tengah posisi konflik kepentingan yang melekat dalam diri Yasona Laoly sebagai Menkumham dan sebagai Ketua DPP PDIP selama dua periode Kabinet Jokowi, namun Ronny Sompie tergolong profesional dalam bekerja,” terang Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPID) itu.

Dia menilai, kekhawatiran bahwa Ronny Sompie memiliki konflik kepentingan, menjadi aneh dan patut dipertanyakan.

“Apakah karena Ronny mengakui terjadinya delay sistem pada pencatatan Imigrasi di Bandara Soetta saat Harun Masiku kembali ke Indonesia tanggal 7 Januari 2020 menjadi penyebab Yasona untuk mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi dengan alasan menghindari konflik kepentingan?” ungkapnya mempertanyakan.

Padahal, lanjut dia, dalam kasus Harun Masiku, Yasona Laoly nyaris mencurahkan seluruh waktunya untuk membela kepentingan PDIP.Sehingga terkadang tidak bisa dibedakan kapan Yasona sebagai Menkumham dan kapan Yasona sebagai Ketua DPP PDIP.

“Dan di situlah sebetulnya mesin konflik kepentingan sedang memakan korban, dan korbannya adalah termasuk Ronny. Dan siapa lagi menyusul?” ungkapnya.

Dari berbagai ulasan dan sejumlah hal yang patut dipertanyakan di atas, Petrus berpendapat bahwa dahsyatnya ‘tsunami’ kasus Harun ini belum reda bahkan bisa ‘memakan korban’ lainnya.

“Di sinilah dahsyatnya tsunami Harun Masiku. Karena meskipun Harun masih berada dalam persembunyian atau disembunyikan, namun kedahsyatannya belum juga reda. Ia masih akan memakan korban berjatuhan, bisa Yasona Laoly, bisa Firli Bahuri (Ketua KPK) dan bahkan bisa Hasto Kristiyanto dan lain-lain,” pungkasnya. [Telusur]