Usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doni mengusulkan agar Pilkada 2020 diundur dan dilaksanakan tahun 2022.

Bukan tanpa alasan, usulan tersebut dirinya kemukakan dengan mengedepankan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan bagi rakyat Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi tidak hanya menunda pelaksanaan empat tahapan seperti yang sudah dilakukan oleh KPU, tetapi juga menunda seluruh tahapan, termasuk pelaksanaan pencoblosan pada 23 September 2020,” tuturnya.

Menanggapi usulan tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Idham Holik mengaku setuju dengan usulan tersebut. Sebab, ada perbedaan dalam keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kptl 01/KPU lII/2020 tertanggal 21 Maret, di mana 4 tahapan pemilihan ditunda hingga akhir Mei 2020.

“Artinya ada dua bulan lebih penundaan tahapan pemilihan. Penundaan tersebut cukup panjang, sepertinya sulit jika nanti hari pemungutan suara 23 September 2020 tidak diundur, karena tidak mungkin adanya pemadatan waktu tahapan,” ujar Idham kepada Kantor Berita RMOLJabar, melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3).

Adanya keterdesakan waktu tersebut, terang Idham, menjadi alasan dirinya menyetujui adanya usulan penundaan Pilkada Serentak di tahun ini. Akan tetapi, perlu adanya Perppu yang mengatur penundaan tahapan Pilkada.

“Adapun tentang tahapan pilkada sepenuhnya mengikuti kebijakan KPU RI yang saat ini sedang menyelesaikan kajian usulan pengunduran tahapan dan informasinya segera disampaikan ke pemerintah,” tuturnya. (rmol)