Praktek Bank Gelap di Subang Perlu Perhatian Serius

WARTAKINI.CO, Subang – Terhadap praktek bank gelap perlu mendapat perhatian serius. Karena menurut Resi Agung Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, Irwan Yustiarta, SH, banyak yang menjadi korban karena ketidaktahuan mengenai ketentuan aturan praktek perbankan yang dilakukan oleh bank gelap. “Khususnya di Kabupaten Subang (bank gelap) menyisir ibu rumah tanga dan pekerja pabrik atau buruh pabrik,” ujarnya kepada wartawan, Minggu malam (9/8/2020).

Kata Irwan banyak bank gelap baik yang berbadan hukum maupun tidak tidak menyertakan perjanjian kredit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam aturan praktek perbankan. “Dalam hal praktek bank gelap yang dalihnya berbadan hukum dalam hal ini koperasi ataupun tidak berbadan hukum, tetapi dalam aturan perbankan seharusnya pihak debitur harus membuat perjanjian kredit pijam-meminjam uang perjanjian kredit ini untuk menentukan aturan yang ada. Seperti pinjaman pokoknya berapa, jatuh temponya kapan, masa pinjamannya berapa lama, apakah ada dendanya?” tuturnya.

Dalam prakteknya di Subang pihak pemberi pinjaman langsung menemui nasabahnya atau menggunakan orang dari kumpulan orang sebagai koordinator. “Permasalahannya pinjaman itu diberikan langsung pemberi pinjaman di tempat atau peminjam datang ke tempat yang punya uang. Dengan syarat memberikan jaminan kalau pekerja pabrik ATM harus diberikan untuk dipotong gaji. Atau jaminan lainnya seperti akta nikah, ijazah atau akta kelahiran anaknya,” bebernya.

Sedangkan selama ini tidak ada dasar hukumnya yang jelas dalam hal ini perjanjian kreditnya. Terlebih nilai pinjamannya ada yang diatas Rp10 juta sampai Rp20 juta. “Ini ‘kan sudah melakukan praktek perbankan. Seolah-olah bertindak sebagai bank. Di dalam peraturan bank itu ada skim ada perjanjian kredit kemudian diaktaotentikan di hadapan notaris,” katanya.

Dari perpekstif hukum baik perdata atau pun pidana ini sudah tidak bisa dibenarkan. Kalau dari hukum perdata harus ada perjanjian tertulis apalagi uangnya 10 juta sampai 20 juta (rupiah) itu harus ada perjanjian di hadapan notaris.

Secara aturan perbankan nilai pinjaman diatas 10 juta harus ada perjanjian di hadapan notaris yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan mengambil jaminan. “Selama ini yang terjadi di masyarakat tidak ada perjanjian kredit. Kalau dari aspek pidananya mengacu pada aturan perbankan ini melakukan upaya praktek perbankan diluar bank itu artinya melakukan praktek bank gelap. Dan upaya menahan surat berharga dari pihak lain tanpa dasar yang jelas. Itu bisa masuk pada penggelapan surat-surat berharga,” paparnya. Kemudian kreditur sering menetapkan bunga pinjaman melebihi dari ketentuan.

Praktek-praktek ini banyak tidak diketahui oleh nasabah (peminjam). Seringkali mereka menjadi korban karena ketidaktahuan. Untuk itu kepada masyarakat supaya jeli memperhatikan hak dan ketentuan. “Khususnya membuat perjanjian kredit sebagai bentuk kejelasan akad,” pungkasnya