WARTAKINI.co, JAWA BARAT. – Baru – baru ini banyak terjadi adanya pelanggaran saat peliputan oleh pihak – pihak tertentu yang terjadi kepada Jurnalis, khususnya di daerah Jawa Barat, kejadian ini sangat menghawatirkan, Kamis 24 September 2020.

ketua umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA., Angakat bicara Saat di mintai keterangnya melalui media seluler oleh Media Wartakini.co.

Wilson menyampaikan, “Pelarangan wartawan atau jurnalis untuk melakukan peliputan yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa, fakta, dan fenomena di masyarakat dan dimanapun di negeri ini merupakan kesalahan terhadap pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers”, ujarnya.

“Dalam pasal ini, bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),

Sedangkan ”Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran“.

Yang dimaksud penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau dibaca, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Lagi, dalam pasal 4 ayat (3), jelas ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Jika terjadi pelarangan, penghambatan, bahkan berbentuk teguran untuk tidak melakukan peliputan, maka pihak-pihak yang menghambat wartawan melakukan tugasnya itu dapat ditempatkan secara hukum. Mereka ibarat virus Corona yang sangat berbahaya, yang dengan ganasnya menggerogoti kehidupan demokrasi di negeri ini.

Saran saya kepada teman-teman wartawan, sebaiknya dicetak (print-out) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bawa serta kemanapun saat liputan.

Jika ada oknum petugas, warga masyarakat, atau aparat yang melakukan pelarangan atau penghambatan dalam peliputan, maka bacakan saja Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 itu, dan jelaskan isi Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 ayat (8) yang terkait dengan kata ‘penyensoran’.

Kita juga perlu melakukan edukasi terhadap aparat, petugas, warga, dan dimanapun tentang Pasal 18 UU Pers ini. Terima kasih. Ucap Willson dalam mengakhiri Percakapanya. (Indra/Endi)