YARA Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Dugaan SPPD Fiktif Sekwan

Keterangan Foto : Kabid Hukum dan HAM YARA Perwakilan Kabupaten Abdya, Khairul Azmi,SH,Kamis (17/9/2020).

WARTAKINI.co I Abdya – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berharap kasus dugaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK ABDYA) lakukan pemalsuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif segera ditindak lanjuti oleh penegak hukum.

Hal itu disampaikan Kabid Hukum dan HAM YARA Perwakilan Kabupaten Abdya,Khairul Azmi S.H pada awak media , Kamis (17/9/2020) di Abdya. Ia berharap, agar penegak hukum secepatnya mengusut tuntas kasus tersebut.

Pihaknya juga menduga, tindak pidana korupsi sudah berulang kali dilakukan oleh pihak sekretariat DPRK Abdya, untuk mendapatkan kepastian, maka penegak hukum harus secepatnya turun tangan.

“Ya, kami berharap penegak hukum segera untuk mengusut tuntas kasus ini, karena sebagaimana yang diberitakan salah satu media, kasus ini sudah berulang kali dilakukan oleh pihak sekretariat DPRK. Karena kenapa, kasus ini harus di usut oleh penegak hukum secepatnya agar kasus dugaan SPPD fiktif ini segera mendapatkan kepastian hukum dan terselesikan secepatnya,” ucap Khairul Azmi.

Selain itu,sambung Khairul Azmi , sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari itu pihak penegak hukum jangan fokus pada dana desa saja sedangkan dugaan tindak pidana korupsi yang besar luput dari pantauan.

“kita juga berharap kepada pemerintah daerah melalui Inpekstorat untuk segera mengaudit sppd fiktif ini agar cepat terselesaikan,” pungkasnya.[mustafa]