Penyerobotan Tanah Meresahkan Warga Desa Mekarbakti, Masyarakat Meminta Keadilan

WARTAKINI.co, SUMEDANG. – Berawal dari keluhan Masyarakat kepada Media, terkait perluasan pembangunan proyek diduga bermasalah yang berlokasi RW 2 Jalan Simpang Parakan Muncang blok datar desa Mekar Bakti kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Saat team Media Wartakini.co, SKI PATROLI dan Jabar.Wartanusa.id, survei ke lokasi proyek perluasan lahan yang sedang dibangun tim Media berhasil mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang namanya tidak mau disebutkan

Salah satu Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya berinisial U menyampaikan “biasanya saat ada perluasan proyek menyangkut pembangunan mau proyek pribadi maupun negara harus ada izin dari masyarakat sekitar lalu ijin RT, RW Desa dan Kecamatan semua ijin ini harus ditempuh,” ujarnya.

“Saya menduga proyek ini tidak ada izin dari Masyarakat dan ke instansi-instansi terkait,” tuturnya.

“Bahkan salah satu pegawai proyek melakukan kekerasan terhadap Warga sekitar sampai melakukan kekerasan fisik kepada korban,” imbuhnya.

Saat team Media melanjutkan investigasi ke lapangan menjumpai salah satu Masyarakat sekitar dan saat di wawancara tidak mau menyebutkan namanya dan kita sebut saja K

K menyampaikan kepada Awak Media terkait proyek diduga bermasalah khususnya di perbatasan saat pembuatan benteng proyek yang membuat salah satu pemilik lahan dirugikan karena menyerobot dan menghancurkan benteng yang sudah dibangun

Peta perbatasan
Peta perbatasan

“Padahal benteng yang sudah dibangun tersebut, di bangun berdasarkan peta hasil pengukuran tanah resmi dari desa, dan dari pihak Perusahaan perluasan tanah tidak ada musyawarah terhadap pemilik lahan yang bentengnya dibongkar dan dibangun benteng yang baru,” Tegasnya.

Benteng perbatasan yang dibongkar tanpa musyawarah
Benteng perbatasan yang dibongkar tanpa musyawarah

Tambahnya “Benteng yang baru dibangun oleh pihak perluasan tanah bermasalah karena masuk dan menyerobot tanah orang lain, jelas-jelas dari foto hasil ukur yang dilakukan oleh pihak Desa sudah ada peta dan patokan juga skala atau perbandingan tanah yang jelas,” tuturnya.

Harapan saya terkait permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Sat pol-PP harus tegas, cepat turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan dan segera ambil keputusan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Pungkas K. (Indra/Endi)