Ilustrasi
Ilustrasi

WARTAKINI.co – RUU Cipta Kerja akan segera rampung, ini setelah pemerintah dan DPR telah menyetujui hampir semua pasal yang ada. Menanggapi hal tersebut, Presiden DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi berharap RUU Cipta Kerja tetap memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan substansi yang kini sudah berubah.

“Soal jaminan perlindungan kesejahteraan saya kira juga jangan diabaikan. Tapi dengan adanya perkembangan substansi, saya kira ini menunjukan perubahan yang cukup signifikan daripada draft awal klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab tantangan, hambatan soal investasi di Indonesia,” ujar Ristadi saat dihubungi media, Jumat (2/10/2020).

Adapun pada draft awal ada beberapa indikasi seperti pesangon hilang, kemudian kontrak kerja unlimited atau tanpa batas baik itu soal jenis pekerjaan dan juga waktu, kemudian soal PHK yang dipermudah dan juga hilangnya upah minimum kabupaten dan kota. Menurut Ristadi, setelah melalui perundingan yang cukup panjang, poin-poin pada draft awal tersebut kini sudah menemui titik terang.

“Akhirnya pemerintah dan DPR mengakomodir aspirasi yang kami sampaikan. Jadi kemarin ada perubahan yang signifikan, yang pertama itu tentang upah minimum kabupaten dan kota itu tetap ada, artinya sama seperti UU nomor 13 tahun 2003 yang sekarang berlaku,” tutur Ristadi.

Di sisi lain, terkait PHK, Ristadi mengatakan syarat-syarat dan proses PHK juga kembali ke undang-undang yang dan berdasarkan juga atas keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian soal perubahan terkait kontrak, kini perkembangan terbarunya adalah tetap diatur tentang batasan jenis pekerjaan dan juga soal lama waktunya.

“Selain itu substansi lainnya yang diubah adalah tidak adanya upah padat karya, hak cuti yang tetap diberikan dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan juga outsourcing atau alih daya tetap ada pembatasan jenis pekerjaan,” imbuh Ristadi.

Lebih lanjut, Ristadi mengungkapkan pada awalnya poin-poin pada draft awal tersebutlah yang membuat KSPN dan serikat buruh lain melakukan berbagai aksi. Kini, pemerintah dan DPR pun telah mendengar aspirasi mereka dan Menaker Ida Fauziah juga mengatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut sudah diakomodir.

“Yang belum selesai itu adalah soal pesangon. Kemarin mendapatkan informasi itu maksudnya belum selesai adalah masih dibahas di Panitia Kerja (Panja) sehingga belum ada kesepakatan final. Kami terus mengawal dan menunggu bagaimana soal kesepakatan pesangon ini,” tandas Ristadi.

Di sisi lain, Ristadi menuturkan tujuan awal pemerintah menyusun omnibus law RUU Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyerap tenaga kerja dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Di sisi lain, 11 klaster yang ada di RUU Cipta Kerja salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan yang membahas soal perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

“10 klaster lainnya tentang bagaimana mempermudah kemudian mempermurah biaya izin investasi kemudian dan memperpendek jalur birokrasi itu kami sangat support untuk itu,” pungkasnya.