2 Jama'ah Haji asal Subang ini Ternyata Legal

WARTAKINI.co, JAKARTA– Adanya rumor kenaikan biaya haji tahun 2021 secara drastis hingga 50% dari biaya saat ini menimbulkan polemik di masyarakat, hal itu diungkap ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).

“Kenaikan biaya haji hanyalah isu, belum merupakan keputusan dengan DPR. Dan itu hanya satu usulan alternatif dari berbagai skema biaya haji yang ada dan masih terus dibahas bersama DPR. Fraksi PKS DPR RI akan perjuangkan agar biaya haji 2021 tidak naik dan tidak memberatkan masyarakat calon Jemaah Haji,” kata Hidayat di Jakarta (7/4).

HNW meminta BPKH mengkaji ulang skema keuangan haji tahun 2021 yang diusulkan. 

Berdasarkan perhitungan bersama tim di Fraksi PKS, jika biaya haji meningkat 50% sehingga mencapai Rp 98,6 juta per jamaah, serta pihak Saudi Arabia hanya mengizinkan 30% dari kuota haji Indonesia, untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan di Arab Saudi.

“Maka BPKH kemungkinan hanya akan mengeluarkan sekitar Rp4 triliun dari nilai manfaat untuk menjaga agar beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tetap/berada di kisaran Rp36 juta. Artinya tidak harus menaikkan biaya haji atau memberatkan calon haji,” lanjutnya.

Angka tersebut masih mungkin ditanggung BPKH, mengingat BPKH mendapatkan akumulasi nilai manfaat selama 2 tahun Rp 15 triliun. Subsidi nilai manfaat Rp4 triliun juga masih sesuai dengan rencana strategis BPKH sebagaimana disampaikan kepada DPR-RI pada September 2020.

Dia juga meminta Kementerian Kesehatan proaktif membantu persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sebagaimana keputusan rapat Komisi VIII DPR-RI pada 5 Maret 2020.

 Kemenkes bisa mengupayakan pelaksanaan swab test bagi calon jamaah haji dimasukkan ke dalam skema APBN sebagaimana kebijakan swab test selama ini yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Indonesia.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat anggaran Kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 naik hingga 300% sehingga mencapai Rp 176,4 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan kegiatan testing, di mana calon jamaah haji juga memiliki hak untuk mendapatkan. Dan itu tidak menambah pembiayaan yang dibebankan ke calon jemaah Haji.

“Pemerintah melalui BPKH, Kemenkes, dan Kementerian Agama seharusnya bisa mengupayakan biaya haji tidak memberatkan calon jemaah haji di tahun 2021. 

Karena jamaah haji sudah ikhlas menunda keberangkatan selama satu tahun, jangan lagi dikecewakan dengan kenaikan biaya yang memberatkan mereka. Dan sebaliknya pasti Jemaah Haji akan berterima kasih kepada Pemerintah dan BPKH dan mendoakan dengan khusyu, bila bisa diberangkatkan tahun ini, dengan sehat, selamat, dan tanpa kenaikan biaya haji,” papar Hidayat. (*)

Handiman | Jakarta

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here