Bupati Tuban Bakal Prioritaskan Pembangunan Jalan Desa, Ketua DPRD Berpesan Begini

HOT News

 

Butuh Perbaikan. Jalan Desa di Tuban dinilai sudah saatnya diperbaiki. DPRD meminta agar pembiayaannya tidak memberatkan pihak desa (foto: subekti/wartakini.co)

wartakini.co TUBAN – Prioritas program pembangunan infrastrukstur jalan desa untuk Tahun Anggaran mendatang yang direncanakan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, kemungkinan bakal sedikit terkoreksi. Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi, S.Ag, menyatakan, tidak masalah rencana anggaran tahun depan diprioritaskan untuk pembangunan jalan desa, asal aturan yang ada memperbolehkan.

” Kita lihat saja dasar aturannya ada atau tidak. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan,” kata Miyadi, Kamis (29/7).

Menurut Miyadi, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemkab musti mendasarkannya pada RKP. Untuk RKPD 2022, lanjut Miyadi, dasar aturannya mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 dan Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Ada tujuh program yang menjadi prioritas pembangunan dalam RKP 2022 tersebut.

” Prioritas utama RKP pemulihan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi saya pikir lebih baik Pemkab Tuban juga menempatkan pemulihan ekonomi masyarakat ini jadi prioritas utama tahun 2022,” jelas Miyadi.

Terlebih lagi, lanjut Miyadi, posisi keuangan daerah juga sedang tidak bagus-bagus amat dua tahun anggaran ini karena wabah Covid 19. Miyadi khawatir jika pembangunan infrastruktur jalan desa itu nantinya malah memberatkan pihak desa, baik Kades dan perangkatnya maupun BPD-nya. Sebab rencananya pembiayaan program pembangunan jalan desa itu sharing APBD Pemkab Tuban dengan APBDesa.

” Jadi harus ekstra hati-hati. Saya hanya khawatir program ini (pembangunan jalan desa) direalisasikan malah “jlomprongno” (menyusahkan) Kepala Desa dan stake holder desa,” tambah Miyadi.

Sementata itu Asosiasi BPD Nasional (Abpednas) Kabupaten Tuban juga menyampaikan keberatan atas rencana Bupati tersebut. Ketua Abpednas Tuban, Sugeng Arianto menyatakan pihaknya keberatan karena menilai pihak desa, terutama BPD, tidak dilibatkan dalam proses pembahasan rencana program Bupati itu.

” Kami, BPD, tidak diundang. Padahal keputusan seperti itu (membangunh jalan desa) mestinya harus Musdes. Kita malah gak diundang. Menyepelekan BPD itu namanya,” kata Sugeng Arianto, melalui Sekretarisnya, Budiono.

Sugeng Arianto menambahkan, keputusan tertinggi Desa adalah Musdes (Musyawarah Desa) yang sudah tentu tidak akan dianggap sah tanpa kehadiran BPD. Sugeng Arianto menyayangkan hal itu. Karena menurutnya, masyarakat saat ini sudah menanamkan harapan periode ini jalannya pemerintahan akan lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

” Kami langsung disodori surat ginian untuk ditanda tangani,” kata Sugeng Arianto.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, total panjang jalan desa 1.061,42 KM. Hanya 56,26 KM yang kondisinya rusak. Sisanya masih cukup baik. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Topik Terbaru

Berita PIlihan

Aktifkan Notifikasi Wartakini.co    Aktif Tidak