Bupati Tuban : Kalau Sudah Mampu Jangan Minta Bansos

1
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky (jongkok bertopi) saat mengecek langsung pelaksaan bansos. Akan terus ada penyimpangan jika tidak segera dilakukan tindakan tegas (foto : dok.kominfo tbn)

Wartakini.co TUBAN – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menegaskan, warga yang sudah mampu diharapkan tidak minta jatah bantuan sosial (bansos). Penegasan itu disampaikan Bupati Tuban saat melakukan sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Rengel, Sabtu lalu. Bupati melihat masih banyak warga yang tergolong mampu tapi masih ada dalam daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program-program bansos yang digelontorkan Pemerintah.

” Warga yang sudah mampu saya mohon kerelaannya untuk melepas jatah bansosnya, biar diganti oleh warga lain yang tidak mampu,” pinta Bupati.

Bupati mengakui berbagai program bansos yang digelontorkan Pemerintah sampai hari ini belum benar-benar tepat sasaran. Masih ditemukan banyak sekali masalah yang musti segera diselesaikan agar triliyunan anggaran negara yang dikeluarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut tidak terbuang percuma. Hampir di setiap tempat yang ia kunjungi, ditemukan banyaknya warga yang semestinya tidak layak menerima bansos tapi masuk daftar KPM, sementara warga yang secara kasat mata butuh uluran tangan malah terlewati.

Loading...

” Saya tidak ingin hal seperti ini dipertahankan terus. Karena itu saya mohon Kades (Kepala Desa) ikut terlibat aktif dalam validasi data. Yang tahu betul kondisi warganya kan Kades,” kata Bupati.

Bupati berjanji akan terus melakukan sidak keliling sampai masalah bansos ini benar-benar tuntas. Karena memang kenyataan di lapangan program-program bansos yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah kemiskinan justru malah dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mencari keuntungan. Program BPNT misalnya, Bupati menemukan fakta masih banyak komuditi yang tak sesuai standart. Penyunatan dana bansos juga merata.

” Tidak boleh ada pemotongan serupiah pun (terhadap dana bansos). KPM harus menerima utuh haknya. Jangan potong bansos dengan alasan iuran, tabungan atau apapun,” tegas Bupati.

Bupati kembali menegaskan bahwa semua temuan lapangan tersebut tetap akan ditindak lanjuti. Sebab menurutnya, praktik penyimpangan bansos seperti itu musti diberi efek jera bagi pelaku-pelakunya agar tidak terus terjadi dan membudaya. Sebab pemerintah mengeluarkan uang puluhan triliyun setiap tahun untuk warganya yang tidak mampu, bukan sekedar memberi pekerjaan pada para pengangguran terdidik. (*)

 

1 KOMENTAR

  1. Berdasarkan kriteria ternyata yang sudah mampu tsb misalnya desa2 merekom ke pemkab, dan diusulkan ke Pusat apa pusat ya segera merespon? Sebab setahuku bbrp kali bahkan tahun katanya ada desa sdh melakukan pemutakiran data tapi th berikutnya msh dapat juga? Juga setiap data baru yg diusulkan pemkab ke pusat selama ini blm pernah ada info terpublish tahun ini ada perubahan skian2 setelah kita usulkan.
    Itu saja dulu pertanyaan saya biar komennya terisi. Monggo redaksi, brgkl tim lapangan bisa menurunkan lagi ttg info2 usulan perubahan selama ini yg bisa dijelaskan lagi di liputan penelusuran selanjutnya.
    Trims