Soal Kewenangan Perijinian Berusaha, DLH Tuban : Daerah Hanya Nikmati Dampaknya

HOT News

Ir. Bambang Irawan, MM, Kepala DLH Tuban (foto : subekti/wartakini.co)

wartakini.co TUBAN – Diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang menguntungkan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang ingin berusaha tidak perlu cemas keinginannya batal terwujud lantaran terbentur kebijakan Pemerintah Daerah. Sebab Pemerintah Daerah sudah tidak diberi kewenangan penuh untuk memberi ijin atau tidak pada pelaku usaha yang hendak mengembangkan modalnya di daerah.

” Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di daerah, kita yang di daerah tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat saja. Meskipun kegiatan itu dilakukan di zona terlarang, kalau Pemerintah Pusat mengijinkam ya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Ir. Bambang Irawan, MM, Kepala Dinas Lingkungam Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, Rabo (8/9).

Hal itu terjadi, sambung Bambang Irawan, lantaran Kebijakan penetapan tata ruang dan wilayah sekarang bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, tapi diambil alih Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 yang menjadi turunan UU No 11 tahun 2020 itu, kewenangan Pemerintah Daerah sekarang hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penataan ruang dan kerjasama antar daerah. Selebihnya, Pemerintah Pusat yang berwenang menentukan.

Loading...

Tapi kewenangan itu, lanjut Bambang Irawan, menjadi sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan menentukan standart baku terhadap kegiatan usaha yang dilakukan pemodal/perusahaan. OPD semacam DLH yang tupoksinya menyangkut pengawasan terhadap dampak kegiatan usaha baru bisa bertindak ketika kegiatan usaha di wilayahnya menimbulkan dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat.

” Jadi kegiatan usaha baru bisa kita sikapi ketika sudah terjadi accident (kecelakaan), semisal tanahnya longsor, banjir yang sebelumnya tidak pernah ada jadi ada…. jadi kesimpulannya, ada bencana dulu, ada korban dulu, baru kita tahu kalau kegiatan usaha perusahaan xyz itu nggak bener,” lanjut Bambang Irawan.

Itu-pun, kata Bambang Irawan, yang bisa dilakukan OPD seperti DLH ini hanya sebatas melaporkan ke Pemerintah Pusat, lalu melakukan pembinaan. Tidak bisa Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi terhadap pemodal/perusahaan yang menyebabkan accident dan merugikan masyarakat tersebut. Terlebih lagi dalam PP 5 tahun 2021 itu pelaku usaha/pemodal/perusahaan tidak perlu memiliki ijin gangguan (HO). Dengan kata lain, pengusaha tak perlu takut masyarakat tempat kegiatan usahanya setuju atau tidak terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

Semangat UU Ciptakerja mempermudah tumbuh kembangnya investasi yang diharapkan mampu memberi dampak positif tersedianya lapangan pekerjaan yang sepadan dengan jumlah angkatan kerja  memang bagus. Tapi ketika pelaku usaha tidak diwajibkan memiliki berbagai ijin usaha (berbasis ijin) dan faktor resiko saja yang dilihat (berbasis resiko), hemat Bambang Irawan, membuka peluang lebih besar kerusakan lingkungan yang dampak buruknya dirasakan masyarakat di daerah, juga Pemerintah Daerahnya.

” Kita yang di daerah ini hanya menikmati dampaknya (dari kegiatan usaha). Pelaku usaha tidak perlu kuatir lagi melakukan kegiatan usahanya. Sepanjang tidak terjadi kecelakaan, bencana, dan ada pihak yang jadi korban atau menanggung kerugian, kegiatan usaha bisa terus berlanjut,” pungkas Bambang Irawan. (*)

Topik Terbaru

Related Articles

Aktifkan Notifikasi Wartakini.co    Aktif Tidak