Kategori: Hukum - WARTAKINI.co

WARTAKINI.co - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan kebijakan reformasi perpajakan yang tengah dikerjakan pemerintah masih dalam tahap diskusi. Usulan-usulan pajak yang diajukan masih bisa dibicarakan. Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan reformasi pajak yang terus dilanjutkan pemerintah ini bertujuan tidak lain adalah untuk menciptakan sistem perpajakan di Indonesia yang sehat dan adil. "Kita berharap reformasi itu terus dilanjutkan dengan dukungan bapak ibu yang kami hormati untuk menuju sistem pajak yang sehat dan adil," kata dia di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Febrio pun menjabarkan, pajak yang sehat itu diantaranya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal dan berkelanjutan sebagai sumber pendapatan serta adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem pajak yang adil ini adalah adanya kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak serta menciptakan keseimbangan beban pajak antarsektor dan antarkelompok pendapatan. Adapun dari sisi pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan disebutkannya adalah perluasan basis pajak. Ini diantaranya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) multi-tarif hingga pengenaan carbon atau enviroment tax. Dari sisi keadilan dan kesetaraan dikatakannya akan diberlakukan penerapan alternative minimum tax terhadap wajib pajak badan dengan pajak penghasilan (PPh) yang terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenakan PPh minimum. Di sisi lain juga ada perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi, ini seperti untuk penambahan lapisan tarif yang lebih tinggi dari yang berlaku saat ini. Selain itu juga terkait program peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penguatan administrasi perpajakan. "Ini bisa kita bicarakan bisa kita diskusikan dan perkuat sama-sama supaya arah reformasi perpajakan kita ke depan semakin kuat dan menuju sistem perpajakan yang sehat dan adil," tuturnya. Sebagai informasi, reformasi sistem perpajakan ini tengah dilakukan pemerintah dan DPR salah satunya dengan cara mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dari draf, pada pasal 7 RUU tersebut menyebutkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12 persen dari semula yang ditetapkan selama ini sesuai UU KUP adalah sebesar 10 persen. Selain besaran tarif juga disisipkan pasal baru untuk fleksibilitas tarif PPN. Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengenakan PPN atas barang bahan pokok atau sembako. Rencana itu tertuang dalam berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam objek pajak yang PPN-nya dikecualikan.*

Hukum

Alasan Kemenkeu, Naikan Tarif PPN Untuk Pajak yang Lebih Adil dan Sehat

Redaksi - Kamis 10 Juni 2021

Ilustrasi

Hukum

Film the EndGame Tayang, Akun Watchdoc Documentary Diretas.

Jozeph Paul Zhang diduga ada di Belanda atau Jerman. (Foto: Tangkapan layar youtube Jozeph Paul Zhang)

Hukum

Bareskrim Duga Jozeph Paul Zhang Ada di Belanda atau Jerman

Istimewa

Hukum

Gara-gara UU ITE Konsumen Dilarang Komplain!

'Foto : Dokumentasi Tempo

Hukum

LPSK Beri Perlindungan Jurnalis TEMPO Korban Penganiayaan

Riandy Hidayat - Rabu 7 April 2021 0

hukumonline.com

Hukum

Jangan Sembarang Todongkan Pistol, Ini Aturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Riandy Hidayat - Sabtu 3 April 2021 0

Hukum

Istilah Lone Wolf & Sosok ZA yang menyebabkannya Gagal Paham Soal...

Mohammad Ridwan - Kamis 1 April 2021 0

Hukum

Usai E-Tilang Polri Ujicobakan Drone Bisa Pantau Lalu-Lintas & Aksi Kriminal

Mohammad Ridwan - Senin 22 Maret 2021 0

Bupati Subang Haji Ruhimat

Hukum

Bupati Subang Tandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi

Taufik Nendi - Selasa 16 Maret 2021 0

Hukum

Ketua KASBI, Nining Elitos Dipanggil Polisi Usai Gelar Aksi

Riandy Hidayat - Sabtu 13 Maret 2021 0

Hukum

Webinar Galuh Pakuan Ungkap Dugaan Skandal Proyek Gedung Kebudayaan Senilai Rp....

Redaksi - Rabu 17 Februari 2021 0

Hukum

240 Anak SMA di Jepara Hamil Ajukan Dispensasi Menikah Ternyata diklarifikasi...

smsi~ siberindo - Selasa 9 Februari 2021 0

Hukum

Bukan Beri Contoh Baik, Oknum Satpol PP Subang Malah Tusuk Pengamen

Mohammad Ridwan - Selasa 2 Februari 2021 0

Hukum

Abu Bakar Ba’asyir Bebas Murni 8 Januari 2021

Riandy Hidayat - Kamis 7 Januari 2021 0

12 3...24 Halaman 1 dari 24

TERBARU

MUI Minta Warga di Zona Merah Salat Idul Adha 1442 H...

Headline Kamis 24 Juni 2021

lustrasi (antara)

Indonesia Catat Rekor Harian Tertinggi Selama Pandemi Sebanyak 20.574

Headline Kamis 24 Juni 2021

Foto : Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Ketua TP PKK Kota Bandung Siti Muntamah Oded di dampingi Kepala Dinas DPPKB Kota Bandung, Drs. Andri Darusman M.Si. (Foto : Riandy Hidayat)

Rangkaian Hari Keluarga Nasional di Kota Bandung, 2.100 Warga Bandung Ikuti...

Bandung Raya Kamis 24 Juni 2021

foto : suasana di kompleks makam sunan bonang

Ketua DPRD Tuban Minta Satgas Covid 19 Tak Teledor

Daerah Kamis 24 Juni 2021

E-Retribusi QRIS dan Program Kruwcil Diluncurkan Bank Bjb dan Pemkab Indramayu

Ekonomi Kamis 24 Juni 2021

fdp3nv3r9pmb34rhweo3my3o6rcoie.html